Bicara soal pendidikan tak akan ada habisnya, terutama di Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia yang tidak pernah konsisten ini menunjukkan bahwa arah pendidikan nasional masih bergantung pada pergantian menteri, bukan pada visi jangka panjang yang berkelanjutan. Salah satu contoh nyatanya adalah kembalinya sistem penjurusan di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2025 bersamaan dengan pergantian kekuasaan.
Dilansir dari Detik.com, setidaknya Indonesia telah mengalami 12 kali perubahan kurikulum dari tahun 1947 hingga 2022. Kurikulum ini berganti seiring dengan pergantian menteri pendidikan dengan angan-angan memperbaiki pendidikan nasional. Pergantian kurikulum ini tentu bukan hal yang bagus, karena upaya untuk memajukan bangsa malah membuat masalah baru yang menyulitkan bangsa.
Setiap kali menteri pendidikan baru diangkat, kebijakan pendidikan hampir selalu berubah. Mereka menjadikan kebijakan pendidikan sebagai agenda untuk mengangkat citra diri tanpa memikirkan pihak lain. Sistem pendidikan dijadikan layaknya wadah untuk mewujudkan proyek kekuasaan. Tanpa perencanaan yang matang, kebijakan pendidikan yang silih berganti pun menjadi proyek jangka pendek tanpa hasil yang memuaskan.
Pada pertengahan 2025, Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Gibran Rakabuming Raka mengusulkan kurikulum berbasis Kecerdasan Buatan (AI) dan coding di Indonesia. Secara konsep, kurikulum berbasis AI terdengar progresif. Namun, kebijakan ini tampak terburu-buru karena tidak dibarengi kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Lantas, bagaimana caranya agar kurikulum ini bisa diterapkan secara merata jika masih banyak sekolah yang belum punya fasilitas memadai?
Di sisi lain, kembalinya sistem penjurusan di SMA menjadikan guru dan sekolah seolah dipaksa untuk terus beradaptasi. Belum genap satu tahun Kurikulum Merdeka resmi diterapkan, kini sudah ada kebijakan yang baru. Bukan hanya guru, siswa dan orang tua pun merasa lelah karena dijadikan objek percobaan. Rencana yang sedang disusun matang harus buyar ketika kabar dikembalikannya sistem penjurusan muncul.
Tidakkah pemerintah belajar dari kesalahan? Inkonsistensi pendidikan nasional yang terus berulang ini menunjukkan bahwa tidak adanya evaluasi pada setiap kebijakan. Kebijakan yang baru harusnya menyempurnakan yang sudah ada, tapi yang terjadi justru merubah semua yang ada.
Dari sini kita dapat lihat bahwa Indonesia gagal membangun peta jalan pendidikan jangka panjang. Pendidikan nasional sampai sekarang masih tergantung pada pergantian pejabat. Kebijakan yang kurang matang menjadikan guru, siswa, serta orang tua menjadi korban. Ini bukan salah teknologi dan zaman, tapi cara negara mengambil kebijakan.
Selama pendidikan masih dinahkodai proyek politik kekuasaan, maka perubahan yang diharapkan pun sulit untuk dicapai. Dan jika pola ini masih terus berlanjut, maka siklus kegagalan akan terus berulang.